Dewan Pers Dorong Jmsi Lampung Aktif Cegah Paham Radikalisme
Bandarlampung, Tabukanews.com – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung menggelar kegiatan workshop pada Kamis (21/12/2023), di Novotel Bandarlampung.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dewan Pers, Saefudin itu melibatkan 15 media siber konstituen JMSI, serta menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, mengangkat isu tentang pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Kegiatan kolaborasi Dewan Pers dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu bertema, ‘Peran Pers dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme untuk Mewujudkan Indonesia Harmoni’.
Dalam materinya, Yosef Stanley Adi Prasetyo, mantan ketua Dewan Pers, mengatakan pentingnya sosialisasi bagaimana wartawan maupun media agar berperan aktif mencegah paham radikalisme, salah satunya bijak dalam menanggapi isu-isu terkait radikalisme dan terorisme.
“Wartawan atau media sebisa mungkin berperan aktif bahkan kalau bisa membatasi hal-hal yang terkait terorisme supaya tidak terjadi di Indonesia. Tidak malah membuat pemberitaan yang terkesan membangga-banggakan terorisme, karena itu bisa mengganggu harmonisisasi masyarakat,” kata pria yang akrab dipanggil Stanley itu.
Stanley menegaskan, pers memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia dengan informasi yang mengedukasi.
“Sebagaimana peran-peran lain pers menyampaikan informasi, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Imam Wahyudi, Ketua Komisi Pengaduan Periode 2016-2019, dalam pemaparannya mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun profesionalisme pers dalam peliputan terorisme.
Menurutnya, perusahaan pers harus memastikan wartawan memahami kode etik jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Peliputan Terorisme dan pedoman lainnya.
Selain itu, perusahaan pers juga perlu meningkatkan wawasan dan kompetensi Wartawannya agar tidak tertarik menjadi pihak pendukung aksi radikalisme dan terorisme.
“Peliputan terorisme perlu diarahkan pada upaya pencegahan terorisme,” papar Imam.
Di tempat yang sama Faizal Yan Aulia (Kasi pengawasan barang BNPT) mengatakan Apa yang BNPT lakukan tanpa ada publikasi dari pemberitaan maka tidak akan ada gunanya.
Peran pemerintah menurut Faizal, dalam menanggulangi terorisme butuh semua komponen diantaranya dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan secara khusus adalah media massa.
"Media diharapkan dapat membentuk karakter positif anti terorisme di Masyarakat," tandasnya. (Junis)
