Translate
Redaksi Tabuka News | 02 February 2023Dewan Dorong OPD Segera Lunasi Pembayaran Proyek Fisik 2022, Agar Tahun 2023 Pekerjaan Maksimal Waktu dan Kualitas

Timika, Tabukanews.com – Anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu, mendorong dinas di lingkup Pemkab Mimika agar segera melunasi pembayaran pekerjaan proyek fisik sejumlah kontraktor lokal Mimika. Menurutnya sekarang sudah masuk di tahun 2023 bulan kedua, sehingga segala urusan 2022 seharusnya sudah terselesaikan.
“Proyek fisik infrastruktur yang dikerjakan oleh kontraktor tahun 2022, banyak kontraktor mengeluh belum dibayar sampai hari ini. Padahal mereka juga kerja dengan berhutang material dan bahan galian C, kasihan ada operasional yang harus dibayar. Saya minta segera, dinas PU dan OPD terkait segera bayar proyek fisik di tahun 2022,” ujar Leo ketika diwawancara media di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (01/02/2023).
Menurutnya, sesuai dengan evaluasi DPRD dan Pemkab Mimika di Nabire belum lama ini, ditegaskan bahwa tahun anggaran berjalan adalah dari bulan Januari sampai Desember, dan bukan dari September ke Desember sehingga mepet waktu bisa mengakibatkan proyek berjalan buru-buru dan tidak maksimal hasilnya.
“Kalau proyek besar kita bisa mengerti, itu dibayar by progress. Tapi ini pekerjaan kecil-kecil, sudah selesai, kok belum dbayar? Memang pemerintah tidak anggaran? Yang 4 triliun kemarin dikemanakan, ini lucu. Ini ulah dari keterlambatan realisasi anggaran yang mepet waktunya, tunggu nanti kuartal ke-4 baru semua sibuk. Ini lucu,” singgungnya.
Leo Kocu Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Mimika itu meminta, semua OPD di lingkup Pemkab Mimika menyeimbangkan ritme kerja dengan kepemimpinan Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob, yang selalu mengedepan kerja cepat dan tepat bagi kepentingan rakyat dan daerah. Dengan demikian roda pemerintahan berjalan lebih kencang, tepat waktu dan sasaran, menciptakan kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah.
“Tolong jangan kerja amburadul seperti kemarin. Kemarin, kami evaluasi (APBD 2022) di Nabire. Sudah ditegaskan, ke depan itu satu tahun anggaran dihitung dari Januari sampai Desember, bukan dari September ke Desember. Evaluasi dipercepat, rolling diumumkan, realisasi anggaran harus segera dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan terus,” tandasnya. (Manu)