Dampak Kenaikan Bbm, Pupr Mimika Pangkas Volume Lima Proyek Strategis Senilai Rp94 Miliar
MIMIKA, TabukaNews.com - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terpaksa melakukan penyesuaian harga yang berimplikasi pada pengurangan volume fisik lima Proyek Strategis Daerah senilai total Rp94 miliar, menyusul lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perubahan regulasi indeks biaya konstruksi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menyatakan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/DK/2026 mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), sekaligus guna memastikan kualitas infrastruktur tidak merosot.
Kelima proyek yang terdampak oleh SK Bupati Nomor 68 Tahun 2026 tersebut meliputi peningkatan jalan hotmix Agimuga (Rp 20.738.086.615), perluasan jaringan pipa SPAM kawasan perkotaan (Rp 20.500.000.000), pembangunan jembatan gantung Mioko (Rp 18.770.000.000), pembangunan Unit Reverse Osmosis (RO) di Ipaya (Rp 17.910.412.900), dan pembangunan jembatan gantung di Distrik Hoya (Rp 16.120.000.000).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa peninjauan ulang (review) harga ini juga menjadi perhatian khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit kepatuhan terhadap standar Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ada dampak kenaikan BBM dan harga barang, sehingga koefisien perhitungan untuk sektor Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air itu berbeda-beda dan harus dihitung ulang. Intinya, agar kualitas pekerjaan tetap terjaga,” kata Yoga saat ditemui di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (15/6).
Karena pagu anggaran daerah telah dikunci dan tidak dapat ditambah, Yoga menjelaskan bahwa konsekuensi logis dari pembengkakan biaya produksi ini adalah pengurangan volume output di lapangan.
“Jadi penyesuaian dilakukan pada fisik atau volumenya, misalkan target awal pembangunan jalan 800 meter, karena penyesuaian harga, volumenya bisa berkurang menjadi 700 meter, yang penting asas manfaatnya tetap tercapai dan jalan tersebut tetap terbangun,” tutur Yoga.
Saat ini, tim perencanaan masih mengalkulasi persentase pasti pengurangan volume untuk tiap-tiap proyek.
Di saat yang sama, kelima proyek tersebut kini tengah berada dalam fase pelelangan di Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Pemerintah daerah mengantisipasi potensi hambatan di sela proses tender, termasuk kemungkinan munculnya sanggahan dari peserta lelang.
Dinas PUPR menargetkan penandatanganan kontrak seluruh paket pekerjaan dapat terealisasi pada awal Agustus mendatang.
Yoga mengimbau para rekanan untuk mengajukan penawaran harga secara rasional demi menjamin durabilitas proyek di wilayah pedalaman Papua tersebut. (Ahmad).
