Cegah Penularan Polio Dari Png, Jayapura Dan Keerom Perkuat Imunisasi Perbatasan
JAYAPURA, TabukaNews.com — Tingginya mobilitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) yang mencapai 3.000 hingga 7.000 pelintas per hari meningkatkan risiko penularan polio ke wilayah Papua. Potensi ancaman ini kian mengingatkan mengingat PNG telah mencatat sekitar 60 kasus polio sejak Oktober 2025.
Hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) pada Juli 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinkes Kota Jayapura, Dinkes Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara, serta UNICEF Perwakilan Papua mengungkap bahwa adanya imunisasi dipicu oleh minimnya pemahaman masyarakat.
Survei yang menjangkau 165 rumah tangga dan 201 anak di empat puskesmas perbatasan (Pitewi, Waris, Koya Barat, dan Skow Mabo) mencatat cakupan polio tetes (OPV4) di Kota Jayapura baru mencapai 62 persen dan Keerom 91 persen. Sedangkan polio suntik (IPV2) berada di angka 47 persen untuk Jayapura dan 61 persen untuk Keerom. Angka-angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 95 persen.
“Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89% pada dosis pertama menjadi 75% pada dosis keempat, menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya,” ujar Health Officer UNICEF Perwakilan Papua, Iswahyudi.
Iswahyudi memaparkan, sebagian responden di Jayapura dan 48 persen di Keerom belum pernah mendengar istilah polio, serta hanya 1 dari 10 orang tua yang memahami jadwal imunisasi. Hambatan kian kompleks akibat maraknya rumor anti-imunisasi, tingginya angka anak tanpa akta kelahiran di Keerom (64 persen), hingga banyaknya pelintas batas melalui jalur tidak resmi tanpa prosedur pemantauan kesehatan.
“Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak — di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan — memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Iswahyudi pada diseminasi hasil SCK pertengahan Agustus 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu mengakui adanya penurunan cakupan imunisasi sejak pandemi COVID-19 yang dipicu oleh menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit,” ujar Juliana.
Menangapi kondisi tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, pentingnya penguatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan guna mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kita harus meningkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” ujar Turas.
Guna mengatasi hambatan tersebut, lintas sektor dari kedua wilayah menyepakati delapan strategi aksi:
Penyediaan materi pendidikan dwibahasa (Tok Pisin dan Indonesia).
Pelibatan kader, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menangkal hoaks.
Penerapan sistem pengingat jadwal imunisasi melalui pesan singkat dan pendampingan kader.
Pelaksanaan penyisiran dan program imunisasi kejar bagi anak yang tertinggal.
Peluncuran 'Gerakan Ayah Peduli Imunisasi'.
Percepatan administrasi administrasi kependudukan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil.
Penguatan skrining kesehatan di pintu masuk perbatasan negara.
“SCK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara, dan UNICEF Perwakilan Papua dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Seluruh pihak berkomitmen untuk melakukan kesepakatan melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala agar setiap anak di wilayah perbatasan terlindungi dari polio,” tutup Turas.
Editor: Ahmad
