TIMIKA, TabukaNews.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar lokakarya sosialisasi untuk Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan tujuan mengurangi risiko dan dampak bencana di daerah tersebut.

 Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Tembaga pada, Jumat (20/6/2025) dan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot, serta A.G Singamui dari BPBD Mimika dan narasumber dari BPBD Provinsi Papua.

Asisten I Ananias Faot menegaskan pentingnya penyusunan RPB, mengingat Kabupaten Mimika memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam. Ia menekankan bahwa RPB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kerangka kerja kebijakan yang mengatur peran semua pihak: pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca-bencana.

“Sosialisasi ini adalah kunci untuk membangun pemahaman bersama dan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, dan  semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga bisa menjadi dokumen hidup yang dapat diimplementasikan secara efektif,"katanya.

Lebih lanjut, Ananias juga menekankan perlunya keterlibatan aktif dari semua unsur, termasuk TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. 

“Kita harus memiliki satu visi, satu arah, dan satu komitmen yang kuat dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana,” tambahnya.

Hance Suebu, Kepala Bidang Rekonstruksi Dinas BPBD Mimika, menjelaskan bahwa kajian risiko bencana telah dilakukan sebelumnya dan hasilnya menjadi dasar dalam menyusun RPB. 

"Kajian ini memberi informasi tentang potensi risiko bencana dan kapasitas yang ada di Kabupaten Mimika," katanya.

Rencana penanggulangan bencana ini akan merumuskan strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat. Ia berharap RPB ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan Kabupaten Mimika dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Sementara A.G Singamui,  dari BPBD Provinsi Papua, menambahkan bahwa dokumen perencanaan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas stakeholder dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. "Dokumen ini akan menjadi produk hukum yang berlaku selama lima tahun dan dapat direview jika diperlukan," jelasnya

Ia  berharap dengan adanya dokumen ini, semua aspek penting terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika dapat terintegrasi, sehingga memudahkan semua pihak dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.(Dezy)