Timika, TabukaNews.com  - Pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  Benny Irwan tentang adanya surat penonaktifan sementara Plt Bupati Mimika Johannes Rettob menuai kecaman. Selain pernyataan tersebut sarat kepentingan, juga dinilai bentuk baru upaya kriminalisasi menjatuhkan Plt Bupati Mimika. 

Sebab, dalam sidang di PN Tipikor Jayapura Senin (6/6) lalu, majelis hakim memerintahkan Johannes Rettob tetap menjalankan tugas seperti biasa.

Tokoh Intelektual Sulawesi Utara (Sulut) Mimika, Cherly Lumenta menegaskan, seharusnya berita tentang masalah strategis seperti ini tidak dirilis oleh Pihak Kemendagri (Benny Irwan) sebelum ada konfirmasi resmi bersifat eksekutif antara Depdagri dengan Pemda Mimika dan FORKOMPIMDA sebagai penanggungjawab utama daerah ini. 

"Hal ini untuk menghindari multitafsir dan persepsi liar dari masyarakat Mimika atau pihak tertentu.  Negara juga harus mendukung upaya Pemda Mimika menjaga stabilitas di daerah ini," ujar Cherly saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (8/6) pagi.  

Kata dia, dengan cara Kemendagri seperti ini bisa disimpulkan bahwa memang ada pihak tertentu yang terus berusaha mengacaukan pemerintahan di  Mimika. 

"Karena kalau dicermati mereka tidak ingin melihat suasana kondusif di Mimika. Selalu ada modus untuk membuat rancu dan mengacau disini," ujarnya.

Sebagai yang beradab dan cinta Mimika, lanjut mantan pejabat eselon II Mimika itu, semestinya semua pihak berkontribusi dalam pembangunan daerah ini dengan kesantunan untuk menjaga kamtibmas bersama Polri, sehingga pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tenang beraktivitas.

"Sebagai orang Mimika kita harus berdoa supaya semua persoalan ini bisa teratasi dan pemimpin kita bisa melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan baik," ungkapnya.(Tim)