TIMIKA, TabukaNews.com -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), menyoroti masalah serius mengenai kekosongan stok obat malaria di Kabupaten Mimika. 

Dalam pernyataannya, Rampeani mengungkapkan bahwa saat ini, wilayah Nabire dan Timika menjadi daerah dengan angka kasus malaria tertinggi, terutama dalam periode musim hujan dari bulan Juni hingga Agustus

 Dia mencatat bahwa, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak Puskesmas di Kabupaten Mimika mengalami kekosongan obat malaria. Hal ini menyebabkan keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pengobatan

"Kekosongan obat malaria ini seharusnya menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan. Setiap tahun kita selalu menghadapi masalah ini, namun tampaknya belum ada langkah konkret yang diambil untuk mencegahnya," ujar Rampeani saat ditemui awak media pada, Kamis (19/6). 

Ia menegaskan bahwa malaria adalah penyakit yang kerap mengintai masyarakat di Kabupaten Mimika, menjadi penyebab utama kematian. Dengan kondisi saat ini, ia memperingatkan potensi dampak buruk yang dapat terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. 

Dia juga mengungkapkan keprihatinan tentang harga pengobatan yang tinggi di klinik swasta, di mana biaya perawatan bisa mencapai Rp600.000, jauh lebih mahal dibandingkan pengobatan yang seharusnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Persatuan Indonesia membagikan informasi mengenai cara pengobatan yang tidak efektif, yang dikeluhkan oleh pasien. Banyak warga yang tidak dapat mengonsumsi obat malaria yang dilarutkan dalam air karena rasa pahitnya. 

Dia mengingatkan pentingnya perhatian Dinas Kesehatan untuk menempatkan masalah ini sebagai prioritas utama. "Kami tidak ingin mendengar lagi laporan tentang kekosongan obat malaria. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani," katanya

Sebagai anggota DPRK yang bermitra dengan Dinas Kesehatan, Rachman menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan dan penyelesaian masalah ini dan berharap agar ke depannya, pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan obat malaria, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kekosongan obat ini.(Redaksi)