Aksi 3 Agustus 2026: Knpb Soroti Situasi Keamanan Di Tanah Papua
MIMIKA, TabukaNews.com — Eskalasi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan yang tak kunjung terjadi di Tanah Papua kembali memicu gelombang protes.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Bundaran Mimika Smart City (Petrosea), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (3/82026).
Aksi publik yang diisi oleh spektrum masyarakat luas—mulai dari tokoh gereja, pelajar, hingga mama-mama Papua—ini digelar untuk menyoroti dominasi pendekatan keamanan negara yang dinilai gagal menyentuh akar permasalahan Papua.
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Awerkion, menegaskan forum ruang terbuka ini menjadi panggung bagi warga sipil, khususnya yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata di wilayah pegunungan dan pelosok, untuk menyuarakan ketakutan mereka.
“Kami memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Papua untuk menyampaikan isi hati mereka mengenai situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di Tanah Papua,” terang Yanto saat berorasi di tengah kepadatan massa.
Dalam orasinya, Yanto mendesak pemerintah pusat, terutama Presiden Republik Indonesia, untuk segera melakukan evaluasi mendasar terhadap strategi penanganan konflik di Papua.
KNPB menuntut pemerintah menghentikan pengerahan pasukan secara berlebihan dan membuka ruang dialog yang substantif demi menghentikan trauma berkepanjangan pada masyarakat sipil.
“Tetapi mencari solusi, mencari solusi bagaimana orang Papua itu hidup damai, orang Papua itu hidup aman, sejahtera di atas tanahnya sendiri,” tegas Yanto.
Ia menilai kehadiran operasi militer yang tak berkesudahan justru memicu intimidasi serta rasa takut di tengah warga.
Darurat Kemanusiaan dan Angka Korban Jiwa
KNPB menilai kondisi sosial-politik di Papua saat ini telah memasuki fase “darurat militer dan kemanusiaan.”
Berdasarkan pendataan internal KNPB sepanjang periode 2018 hingga 2026, letupan konflik di berbagai titik telah memaksa sedikitnya 125.931 warga sipil meninggalkan kampung halaman mereka dan menjadi pengungsi di negeri sendiri.
Dampak mematikan dari konflik delapan tahun terakhir ini juga merenggut sedikitnya 503 nyawa warga sipil non-kombatan.
Sementara dari pihak yang bertikai, KNPB mencatat 300 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) serta 162 personel TNI-Polri tewas dalam serangkaian kontak tembak.
Bagi KNPB, tingginya angka kematian dari semua pihak merupakan bukti sahih bahwa penyelesaian militeristis hanya memperpanjang rantai kekerasan di Papua.
“Jangan ada korban jiwa lagi yang berjatuhan di atas tanah ini, orang Papua maupun orang non-Papua. Kami harap supaya Indonesia melalui Presiden harus menanggapi secara serius hal ini, soal kemanusiaan. KNPB hari ini melakukan kegiatan, kami bicara soal kemanusiaan, situasi Papua hari ini tentang kekuatan militer yang berlebihan, situasi kemanusiaan yang hari ini sedang terjadi,” ujar Yanto.
Menutup aksi terbuka tersebut, KNPB Wilayah Timika menegaskan komitmennya untuk terus bergerak melalui jalur nirkekerasan demi mengawal hak-hak sipil, keadilan, dan kemanusiaan bagi rakyat Papua.
(Penulis: Ahmad).
