Akselerasi Cetak Sawah 61 Ribu Hektare Di Papua, Kodam Cenderawasih Minta Evaluasi Kontrak
JAYAPURA, TabukaNews.com — Kodam XVII/Cenderawasih menegaskan komitmennya dalam mengawali program percepatan strategi nasional cetak sawah di wilayah Papua. Panglima Kodam XVII/Walikota Cenderawasih Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang menghadiri Rapat Evaluasi dan Addendum Kontrak Konstruksi Cetak Sawah Rakyat Tahun 2026 di Hotel Swiss-Belhotel Jayapura, Sabtu, 5 September 2026.
Rapat evaluasi ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi Kementerian Pertanian, TNI, pemerintah daerah, dan kontraktor pelaksana guna menguraikan kendala teknis serta mengakselerasi target ketahanan pangan di Tanah Papua.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto menjelaskan, keterlibatan TNI dalam forum ini merupakan bentuk pengawalan penuh agar pengerjaan fisik di lapangan berjalan sesuai standar konstruksi, kelayakan jaringan irigasi, serta kesiapan kelembagaan kelompok tani.
“Pangdam XVII/Cenderawasih memberikan perhatian terhadap strategi program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, sinergi seluruh pihak menjadi penting agar pelaksanaan cetak sawah di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kolonel Inf Tri Purwanto, Minggu (6/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pertanian mencatat Papua mengemban target perluasan lahan cetak sawah terbesar secara nasional, yakni mencapai 61.000 hektare.
Namun realisasi di lapangan menghadapi sejumlah tantangan geografis dan logistik, mulai dari keterbatasan satuan alat berat, mobilitas tenaga kerja, tingginya biaya operasional, hingga kendala kelengkapan administrasi ulayat lahan.
Merespons hambatan tersebut, pertemuan ini menyepakati langkah penyesuaian administratif melalui addendum kontrak konstruksi yang didasarkan pada data faktual lapangan.
“Pelaksanaan program harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, komunikasi dengan masyarakat, serta data yang akurat. Dengan sinergi yang kuat, berbagai kendala di lapangan yang diharapkan dapat segera diatasi,” tegas Tri.
Selain aspek teknis, rapat evaluasi menaruh perhatian ketat pada kinerja para penyedia jasa konstruksi. Pihak Kementerian Pertanian menuntut kontraktor memenuhi kewajiban volume pengerjaan secara akuntabel, di mana addendum kontrak tidak dapat dijadikan celah untuk memperpanjang durasi pekerjaan tanpa justifikasi teknis yang sah.
Agenda ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Hermanto, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, serta Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri.
Melalui perjanjian ulang kontrak yang terukur ini, pemerintah dan jajaran TNI optimistis kesejahteraan pangan di kawasan timur Indonesia dapat terwujud secara efisien dan berkelanjutan.
Editor: Ahmad
