51 Opd Mimika Dievaluasi, Bpbj Dorong Pengadaan Tepat Waktu Dan Akuntabel
TIMIKA, TabukaNews.com — Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis, 22–25 Juni 2026, di Ruang Rapat BPBJ tersebut diikuti oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Monev ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan tepat waktu, transparan dan akuntabel, sekaligus mengevaluasi capaian serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi OPD, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.
Dalam kegiatan tersebut, tim BPBJ mengevaluasi sejumlah aspek, di antaranya progres penginputan paket pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), kesiapan dokumen persiapan pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal pemilihan penyedia hingga perkembangan pelaksanaan kontrak.
Selain evaluasi, BPBJ juga membuka ruang diskusi bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PPTK dan operator pengadaan dari masing-masing OPD untuk membahas berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan.
Anton Pasoro: Pengadaan Berkualitas Berawal dari Perencanaan
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Mimika, Anton Pasoro, mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi bukan sekadar untuk melihat capaian masing-masing perangkat daerah, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan dan koordinasi.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan semata-mata untuk menilai capaian masing-masing perangkat daerah, tetapi menjadi bagian dari pembinaan dan koordinasi. Kami ingin memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Anton Pasoro.
Menurutnya, kualitas pengadaan sangat ditentukan oleh kesiapan perencanaan dan dokumen sejak awal.
“Pengadaan yang berkualitas berawal dari perencanaan yang baik. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pada proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kontrak,” katanya.
Anton juga menekankan pentingnya penyelesaian setiap kendala secara cepat melalui koordinasi antara BPBJ dan perangkat daerah.
“Setiap kendala yang ditemukan jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita bahas bersama, kita cari solusinya, sehingga paket-paket pekerjaan yang sudah direncanakan dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, BPBJ berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, mempercepat penyelesaian paket-paket strategis serta meningkatkan penyerapan anggaran.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mendukung keberhasilan program prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan monev juga menjadi bagian dari implementasi prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara BPBJ, perangkat daerah dan seluruh pelaku pengadaan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(dezy)
