TIMIKA, TabukaNews.com -  Warga Distrik Mimika Barat Jauh kini tak mampu menyembunyikan kekecewaan mendalam mereka terkait praktik penebangan kayu yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Praktik ini dinilai merugikan mereka, terutama karena kompensasi yang diterima sangat minim sementara perusahaan terus meraih keuntungan besar dari sumber daya alam hutan Potowaiburu.

Selama bertahun-tahun, perusahaan tersebut telah mengekstraksi kayu Merbau dan Kayu Putih, dua jenis kayu bernilai tinggi yang merupakan aset penting bagi masyarakat setempat. Namun, disparitas antara pendapatan perusahaan dan angka kompensasi yang diberikan kepada warga sangat terasa.

"Kekhawatiran masyarakat mengenai kompensasi yang tidak adil terus berlanjut. Kami merasa bahwa nilai kompensasi seharusnya berbanding lurus dengan jenis dan jumlah kayu yang diambil dari tanah kami," kata Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Evert Kukuareyau, dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (8/9/2025).

Evert menjelaskan bahwa meskipun perusahaan penebang kayu beroperasi dengan izin dari Pemerintah Provinsi Papua, terdapat masalah serius terkait sosialisasi regulasi terbaru. 

Sejak adanya perubahan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2022, masyarakat adat yang terkena dampak langsung tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut.

"Dikarenakan izin penebangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kami sebagai pemerintah distrik hanya memiliki kekuasaan terbatas dalam hal pengawasan," ungkap Evert. 

Inilah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah distrik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sementara itu, terkait pertambangan emas di wilayah pemerintahannya Evert menegaskan bahwa, hingga kini tidak ditemukan adanya praktik penambangan emas ilegal di Distrik Mimika Barat Jauh. Menurutnya, pemerintah distrik berkomitmen untuk melindungi wilayahnya dari aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

"Kami sedang berupaya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah di lima kampung dan masyarakat adat. Ini penting untuk mencegah penambangan ilegal, seperti yang terjadi di wilayah Kapiraya, Mimika Tengah," tutupnya.

Dengan pernyataan ini, masyarakat Distrik Mimika Barat Jauh berharap akan ada langkah konkret untuk menanggapi keluhan masyarakat dan memperjuangkan keadilan bagi hak-hak mereka atas sumber daya alam yang ada. (Elis)