Dinas Pupr Mimika Rampungkan Dokumen Masterplan Perkotaan Potowaiburu
MIMIKA, TabukaNews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merampungkan masterplan perkotaan Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh.
Penyusunan dokumen perencanaan tersebut kini telah memasuki tahap seminar akhir yang dibahas di Ballroom Hotel Horison Ultima, Kamis (22/10/2026) dan dibuka secara resmi oleh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah yang lebih terstruktur, memacu roda perekonomian masyarakat lokal, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak ulayat warga setempat.
Dalam sambutannya, Santy mengatakan dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melaksanakan pembangunan fisik serta pengembangan wilayah secara terpadu.
“Potowaiburu memiliki posisi strategis di pesisir barat Mimika yang berbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Letak ini membuka peluang bagi pengembangan transportasi laut dan pergerakan barang serta jasa antardaerah,” kata Santy.
Wilayah tersebut juga memiliki potensi perikanan dan kehutanan yang dapat dikembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Namun, potensi itu kata dia membutuhkan dukungan infrastruktur dan penataan kawasan yang terencana.
"Selama ini, pertumbuhan fisik Potowaiburu berlangsung secara alami dan belum sepenuhnya didukung pola ruang terpadu. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berisiko memicu permukiman tidak teratur, penggunaan lahan yang tidak efisien, hingga konflik pemanfaatan ruang," ujarnya.
Karena itu, masterplan diharapkan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan, mengatur pemanfaatan lahan, serta mengarahkan pengalokasian anggaran dalam jangka panjang.
Penataan kawasan juga perlu memperhatikan kehidupan masyarakat suku Kamoro yang memiliki keterikatan erat dengan sungai dan laut. Pengembangan wilayah diharapkan tetap menghormati kearifan lokal, melindungi hak ulayat, dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Mimika, Sumitro Hamza, mengatakan penyusunan dokumen tersebut berlangsung selama tiga bulan sejak kontrak pekerjaan pada akhir Juli 2026 dan penyusunan dokumen ini bertujuan menyediakan perencanaan tata ruang yang komprehensif, terukur, dan aplikatif sebagai pedoman pembangunan di Distrik Mimika Barat Jauh.
“Pekerjaan dilaksanakan CV Point Plan Engineering melalui tahapan seminar pendahuluan dan survei lapangan sebelum memasuki seminar akhir. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Mimika dan melibatkan unsur pemerintah serta tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengembangan Potowaiburu diharapkan tidak hanya menata kawasan secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Penulis: Desy
Editor: Ahmad
